Dua Sekolah Kristen Dapat Dana Rp 10 Miliar

Dana alokasi khusus (DAK) 2007 yang dianggarkan sebesar Rp10 miliar lebih, sebagian akan disisihkan untuk dua sekolah swasta Kristen yaitu Sekolah Dasar (SD) Advent dan SD GPID, meski dari dana DAK tersebut sudah di alokasikan kepada 38 sekolah diluar kedua SD Kristen itu.

Sekretaris Komisi A, DPRD Kota Palu, Markus Sattu SH, kepada Sulteng.com, Kamis (06/09/2007), mengatakan, ia telah mendapat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palu, bahwa dana tersebut, sebagian akan di sisihkan unntuk dua sekolah swasta tersebut.

“Setelah saya melakukan perundingan dengan Dinas terkait, mereka berjanji akan memberikan sedikit dari dana DAK untuk dua SD ini, dan saya sangat berharap janji ini dapat dipertanggung jawabkan oleh Disdik sebagai pihak yang mengatur anggaran dana,” tutur Markus.

Markus mengatakan, pengusulan untuk pengelokasian dana kepada ke dua sekolah tersebut, sudah dilakukan pada tahun lalu kepada Kepala Dinas yang lama yaitu Djikra Gorontina, dan saat itu ke dua sekolah itu, sudah masuk dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian menjadi Perioritas Plafom Anggaran (PPA).

Namun pada kenyataannya, lanjut Markus, tidak ada sedikitpun dana yang didapat dari kedua SD yang kondisinya sangat memprihatinkan itu. “Terus terang saya kecewa, karena pada waktu itu, pak Djikra sendiri yang bilang pada saya, akan memberikan bantuan ke SD tersebut, bahkan sudah masuk dalam anggaran, tapi pada saat dana itu cair, sekolah ini tidak mendapat sepeser pun” kata sekertaris Fraksi PDS Kota Palu ini.

Untuk diketahui, dana DAK pada tahun 2007 yang berjumlah lebih dari 10 miliar itu, sudah di anggarkan untuk 38 sekolah SD. 32 dari sekolah negeri dan sisanya adalah sekolah swasta.***

Apa Boleh Buat, Persipal Tak Lolos

Kegagalan Persipal menembus divisi utama Liga Indonesia disambut gembira oleh Walikota Palu, Rusdi Mastura. Hal itu diungkapkan Cudi sapaan akrabnya kepada media ini, Selasa (04/09/2007).

Menurutnya, kegagalan itu adalah batas kemampuan yang dimiliki oleh tim kebanggan Sulawesi Tengah ini, dalam setiap laga yang dimainkan pada Divisi satu. “Kemampuan persipal memang hanya sampi disini, tidak bisa kita paksakan, kalo memang tidak bisa lolos, ya, apa boleh buat, ” ujar cudi.

Dikatakannya, alasan dirinya gembira dengan kekalahan persipal di karenakan terbatasnya jumlah dana yang nantinya akan dipakai persipal apabila Tim yang berjulukan The Hammers ini lolos ke Divisi utama. Karena dana yang dipakai untuk laga persipal di divisi satu sudah memakan dana yang sangat besar, yang sebagiannya di keluarkan lewat Dana yang diambi dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang mencapai 4,5 miliar.

“Saat ini saja kami sudah kewalahan dengan dana yang dipakai persipal di divisi dengan sekian miliar, bagaimana nantinya jika persipal lolos dan berlaga di divisi utama, berapa besar dana lagi yang akan dipakai ” imbuhnya.

Dikatakannya, dirinya bukan tidak mendukung kemajuan prestasi olahraga di Sulawesi Tengah Khususnya Kota Palu, terutama dalam bidang sepak bola, hanya saja kata Cudi, kita harus melihat apakah kita mampu kedepannya, karena saat ini masih banyak urusan pemerintah yang juga tidak kalah pentingnya.

“Saya sangat senang jika persipal maju, tapi saya juga senang jika dia tidak lolos, kenapa demikian, karena jika persipal lolos nantinya pasti kita akan kewalahan mengurus pendanaannya,” katanya.

Pemkot Pertahankan Saham CNE

Rencana investor untuk mengambil alih operasional Mall Tatura yang dikelola oleh PT. Citra Nuansa Elok (CNE), mendapat komentar dari Walikota Palu, Rusdi Mastura.

Saat ditemui Sulteng.com, Senin (3/00/2007) Bung Cudy, sapaan akrabnya, usai pelaksanaan rapat paripurna, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD Kota, mengatakan, rencana investor untuk mengambil alih pengelolaan Mall Tatura yang saat ini masih dalam pengelolaan CNE adalah kebijakan yang yang ideal untuk kelangsungan proyek besar yang saat ini sedang dililit hutang itu.

Hanya saja penggantian operasional dari CNE ke investor yang berinisial ‘B’ itu, harus menjalankan prosedur sesuai keinginan Pemerintah Kota (Pemkot), yaitu tetap mempertahankan saham milik Pemkot sebesar 43 persen di PT. CNE itu.

“Saya sangat mendukung bila ada investor yang mau meringankan beban yang saat ini CNE alami, tapi kami dari pemerintah akan setujuh bila saham kami yang ada CNE tidak di ganggu gugat,” ujar Cudi dengan gaya khasnya.

Dikatakannya, proyek yang nantinya akan mendatangkan pemasukan bagi ekonomi di Sulawesi Tengah Khususnya Kota Palu itu, perlu dibina dan harus terus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Oleh sebab itu saham milik pemerintah yang cukup besar harus tetap ada, meski investor telah mengelola pusat perbelanjaan terbesar yang ada di Kota Palu ini.

“Ini akan mendatangkan keuntungan bagi perekonomian di Kota Palu kedepan. Olehnya jika investor ingin mengelola proyek ini, harus berkoordianasi dengan saya terlebih dulu, karena kami dari Pemkot tidak akan setujuh adanya pengalihan operasional, apabila tidak menyertakan saham kami atau mempertahan saham milik pemerintah pada saat pengalihan nantinya” tuturnya.

Ia menambahkan, jika investor hanya mau peralihan operasional, dan tidak mau mempertahankan saham milik Pemkot, maka ia sebagai Walikota, tidak akan memberikan persetujuan, dan akan kembali kepada rencana awal yaitu Pemkot yang akan mengambil alih operasional yang ada di CNE dengan membayar hutang CNE kepada bank dan pihak ke tiga sebesar 43 miliar walaupun dengan menggunakan dana APBD.

“Kami siap mengabil alih operasional pengelolaan Mall Tatura, dan akan membayarkan Hutan PT. CNE kepada Bank dan pihak ketiga,” tandasnya. ***

Jadikan Palu Sebagai Kota Industri

Pemilihan kepala daerah (pilkada) kota Palu yang digelar pada 1 Agustus lalu, termasuk hari yang cukup menegangkan dan membahagiakan. Paling tidak, itulah yang dirasakan pasangan Rusdy Mastura-Suardin Suebo. Pasalnya, kandidat yang dijagokan partai Golkar, ternyata mampu mengungguli kandidat lain yang maju dalam percaturan merebut kursi walikota di ibukota provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Keberhasilan Rusdy Mastura-Suardi Suebo, tak lepas dari kerja keras tim yang dibangunnya, sebelum pilkada mulai digulirkan. Menariknya, pasangan yang dinilai cukup dekat dengan masyarakat kalangan bawah, tidak saja mendapat dukungan semata partai yang dikendarainya.

Kandidat yang memenangkan pilkada tersebut, ternyata mendapat dukungan kuat dari partai lain. "Saya menang bukan karena suara Partai Golkar semata, tetapi ada juga suara dari kader partai lain, terutama masyarakat yang sudah kenal kami," ujar Rusdy Mastura kepada wartawan di Makassar, Selasa kemarin.

Rusdy menyebutkan, pilkada lalu, terdapat empat calon pasang calon walikota-wakil walikota yang maju. Ke empat calon itu, antara lain Rusdy Mastura-Suardin (Golkar) Anwar Panulele- Achrul Udaya ( Koalisi Palu Bersatu) Ali Hanafi Ponulele-Maulidin Labalo (Koalisi Masyarakat Madani) dan Taufik Tiangso-Arena Parampasi (Koalisi Demokrat Amanat Perjuangan).

Dari ke empat kandidat yang sudah bertarung, ternyata pasangan yang diusung partai pohon beringin, Rusdy Mastura-Suardi Suebo ditetapkan pihak KPUD Kota Palu sebagai peraih suara terbanyak, sekaligus pemenang dalam pilkada langsung di ibukota yang dikelilingi perbukitan dan lautan. Sebagian masyarakat kota Palu menilai, keberhasilan dalam memenangkan pilkada adalah hal yang wajar-wajar saja. Pasalnya, keduanya termasuk tokoh masyarakat yang dikenal luas. Bahkan, pemenang pilkada Palu ini, sudah tiga kali menjadi anggota legislatif dan terakhir sebagai Ketua DPRD Kota Palu yang juga Ketua DPD Partai Golkar Palu.

Ketika ditanya tentang program yang diprioritaskan setelah dilantik sebagai walikota Palu periode 2005-2010, Rusdy mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyusun program yang dianggap cukup mendesak untuk kemajuan kota, diantaranya peningkatan manajemen pengelolaan perkotaan dengan melibatkan konsultan tata ruang, peningkatan infrastruktur kota, pembinaan usaha kecil dan menengah, peningkatan kualitas SDM, khususnya kualitas aparat pemkot Palu. "Upaya ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Rusdy menerangkan, untuk membangun kota Palu ke depan, pihaknya akan menyusun konsep. Konsep itu tertuang dalam sebuah visi yakni memantapkan tata pemerintahan yang baik, penyediaan infrastruktur, peluang pasar dan membangun masyarakat agamais berbasis industri. Agar pemerintahan terlaksana dengan baik, Rusdy mengatakan akan melakukan kerjasama antar daerah, perguruan tinggi dan melakukan desentralisasi melalui penguatan kecamatan dan kelurahan serta penegakan supremasi hukum.

Sementara kegiatan pembinaan kemasyarakatan, katanya, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, penataan kehidupan beragama, penguatan institusi masyarakat, membangun peran media pers dan LSM dan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Menurut Rusdy, kendati wilayahnya berada dibukota provinsi Sulteng, kota Palu memiliki potensi pertanian yang sangat menjanjikan. Potensi yang dimiliki yakni hortikutura, coklat dan rotan. "Potensi ini cukup besar sehingga kami bertekad untuk menjadi kota Palu sebagai kota industri rotan," ujarnya.

Kota Palu dan daerah lainnya di Sulteng, kata Rusdy, termasuk daerah penghasil coklat dan rotan. Hasil pertanian rakyat Sulteng, memang banyak diekspor ke daerah luar. Malah, rotan banyak dikirim ke Cerebon, Jabar untuk diolah. "Untuk itu, dalam masa kememipinan kami, tetap berusaha menghadirkan sebuh pabrik rotan dan coklat dengan kerjasama investor," tandasnya.

Rusdy menambahkan, kota Palu sebagai daerah otonom berdasarkan UU No.4/1994, selain berfungsi sebagai ibukota provinsi Sultyeng, daerah tersebut berfungsi pula sebagai pusat industri dan perdagangan.***

Presiden Luncurkan PNPM di Palu

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera me-launching program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kota Palu, yang rencananya digelar di Lapangan Vatulema, Kantor Walikota Palu, pada Senin (30/4) ini.

P2KP, yang menjadi salah satu motor penggerak dari PNPM merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa institusi masyarakat yang representative, mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang, serta menyiapkan pondasi kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative dan dipercaya -- secara generik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) -- tersebut dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat guna menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, selain diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, BKM juga sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Mulai dari proses penentuan kebutuhan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil program. Sejak pelaksanaan P2KP-1 hingga P2KP-3 saat ini, telah terbentuk 6.405 BKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten.

Disetiap BKM, masyarakat telah menyusun PJM Pronangkis secara partisipatif, sebagai prakarsa menanggulangi kemiskinan diwilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, BKM-BKM ini mulai menjalin kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok-kelompok peduli setempat.

Mempertimbangkan perkembangan positif tersebut, Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan PNPM, dengan P2KP sebagai salah satu motor penggerak. PNPM pada dasarnya merupakan Program Payung (umbrella policy) guna men-sinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk P2KP.

Untuk itu, pada tahap awal PNPM dilaksanakan dengan memperluas jangkauan cakupan wilayah program pemberdayaan masyarakat (khususnya P2KP), yang pada tahun 2006 baru mencapai 46% dari seluruh kecamatan di Indonesia. Harapannya, jumlah tersebut dapat ditingkatkan hingga menjangkau seluruh kecamatan Indonesia yang mencapai 5.263 kecamatan, pada akhir tahun 2009.