Selasa, 11 September 2007

Pemkot Serius Dukung Program PNPM P2KP

Di mata Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, penyelenggaraan P2KP sangat membantu dalam mendorong peningkatan kepedulian para pihak terhadap program penanggulangan kemiskinan. Untuk itu Pemkot Palu sangat serius mendukung agar pelaksanaan program P2KP bisa sukses. Demikian ditegaskan Walikota Palu, Rusdi Mastura saat menyerahkan secara simbolik penyaluran dana santunan sosial bagi orangtua/jompo, janda miskin, anak terlantar, dan yatim piatu untuk 23 Kelurahan di Kota Palu. Pelaksanaan acara dipusatkan di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, pada Sabtu (23-9-2006).

Rusdi Mastura menegaskan, Pemkot Palu membuktikan keseriusan tidak sekedar pada dukungan dana dampingan, tapi juga pada intensnya pengendalian penyelenggaraan program P2KP, melalui kunjungan monitoring dan rapat koordinasi yang dibidangi langsung oleh wakil walikota dan Assisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra.

Di hadapan anggota BKM se-Kota Palu dan masyarakat calon penerima bantuan santunan Rusdi berharap keseriusan anggota BKM, agar makin peduli dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan melalui P2KP. “Karena, di mata pemerintah pusat, pelaksanaan P2KP di Kota Palu dianggap berjalan baik. Salah satu contohnya, kegiatan Forum Manajemen Interaksi (FMI) P2KP di Makassar, 28 Agustus 2006 lalu, dimana saya diundang untuk menyampaikan implementasi P2KP di Kota Palu,” tutur Rusdi.

Keberlanjutan P2KP di Kota Palu akan dilaksanakan melalui Program Replikasi, katanya, termasuk penguatan kelembagaan Forum Komunikasi Antar BKM Kota Palu. Maka, Pemkot Palu telah mengalokasikan dana dampingan/sharing awal sebesar Rp 160juta yang diambil dari dana ABT. Sementara, untuk Program PAKET, pemda telah berkomitmen menyediakan dana sharing sesuai yang dibutuhkan pada TA 2007 nanti.

Lebih lanjut, Rusdi mengajak semua pihak agar menjadikan kepedulian sosial sebagai gerakan bersama. “Semua pemangku kepentingan diharapkan mengambil bagian dari gerakan ini. Karena, pada tahun 2007 akan dicanangkan sebagai Tahun Peduli Dhu’afa,” tegasnya. Kenapa bukan Tahun Penanggulangan Kemiskinan? “Karena saya berpikir, kita harus membangun lebih dulu komitmen bersama untuk peduli. Kalau komitmen sudah terbangun, apa pun bentuk program/action bisa kita atur,” jelas Rusdi.

Sebagai Walikota Palu, Rusdi telah mengintrusikan kepada semua jajaran instansi/badan, lembaga kemasyarakatan, serta para pemuda, agar harus sudah memiliki program terkait penanggulangan kemiskinan di program kerja masing-masing, memasuki tahun 2007. “Saya ingatkan kepada kita semua, jangan sampai ada warga kita di kota ini meninggal karena lapar. Itu dosa besar bagi kita sebagai pemimpin. Mari kita kelola semua potensi yang kita miliki untuk mendukung dan melibatkan diri dalam setiap kegiatan penanggulangan kemiskinan, agar kita semua yang hadir ini tidak dimasukkan ke dalam neraka,” tandas Rusdi, mengakhiri sambutannya.

Pada acara yang sama, Koordinator Kota (Korkot) KMW VI Sulteng Sukran DM SE menginformasikan, penyelenggaraan P2KP reguler sejak Oktober 2003 telah berakhir pada 31 Agustus 2006. Mulai September 2006 s/d Juni 2007 Program P2KP memasuki masa perpanjangan. Di masa ini, tutur Sukran, peran KMW dalam pendampingan tidak lagi dominan seperti masa reguler. “Diharapkan peran pemda menjadi lebih besar, terutama dalam mendukung Implementasi Program Replikasi dan PAKET,” ujarnya. Sukran berharap kepada BKM dan pemda agar di masa perpanjangan ini terjadi pembelajaran yang lebih berarti terhadap upaya alih peran. Dari yang diperankan oleh KMW menjadi (dan mampu) diperankan oleh BKM dan pemda.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyaluran Dana Santunan Sosial Drs. Amilidun, sekaligus sebagai koordinator BKM Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat menyampaikan, pelaksanaan kegiatan ini diprakarsai oleh Pengurus Forum Komunikasi Antar BKM Kota Palu. Adapun besarnya alokasi dana santunan sosial dari BLM Tahap III untuk Kota Palu adalah sebesar Rp 303.177.500. Dana sosial yang disalurkan sejauh ini baru sebesar Rp 216.547.000, sisanya (Rp 86.630.500) belum dapat disalurkan karena enam kelurahan/BKM di Kota Palu masih mengalami pemblokiran dana di Bank sebagai konsekuensi kinerja pengembalian (Repayment Rate) pinjaman dana bergulir dari KSM ke UPK yang masih dibawah 80%

Adapun pencairan BLM Tahap III ke Rekening BKM untuk 32 kelurahan/desa di Kota Palu dan Kabupaten Banggai sebesar Rp 1,77miliar yang terealisasi pada 28 Agustus 2006. Dari 32 kelurahan/desa tersebut, 18 di antaranya—terhitung sejak minggu I – II bulan September—telah melakukan penyaluran dana kepada KSM atau penerima manfaat. Khususnya untuk kegiatan Lingkungan dan Ekonomi Dana Bergulir.

Di akhir prosesi kegiatan penyaluran dana santunan sosial ini, Panitia Pelaksana (Forum BKM Kota Palu) melakukan lelang amal santunan sosial. Dari kegiatan ini terkumpul dana sebesar Rp 1,2juta. Salah seorang warga Kelurahan Siranindi tak kuasa menahan keharuan setelah menerima dana santunan sosial. Kepada Korkot, pria paruh baya itu mengungkapkan, “Pemberian santunan ini sangat bermanfaat, karena santunan ini diberikan bersamaan dengan tibanya bulan Ramadhan (puasa). Dengan santunan ini, sedikitnya dapat membantu kami memenuhi kebutuhan di minggu awal bulan Ramadhan. (dikutip dari website p2kp)

1 komentar:

sofyan mengatakan...

jika itu bermanfaat bagi semua masyarakat sulteng, maka program itu berjalan, dan saya sebagi pemuda sulteng mendukung demi kemajuan sulteng