Presiden Luncurkan PNPM di Palu

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera me-launching program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kota Palu, yang rencananya digelar di Lapangan Vatulema, Kantor Walikota Palu, pada Senin (30/4) ini.

P2KP, yang menjadi salah satu motor penggerak dari PNPM merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa institusi masyarakat yang representative, mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang, serta menyiapkan pondasi kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative dan dipercaya -- secara generik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) -- tersebut dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat guna menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, selain diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, BKM juga sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Mulai dari proses penentuan kebutuhan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil program. Sejak pelaksanaan P2KP-1 hingga P2KP-3 saat ini, telah terbentuk 6.405 BKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten.

Disetiap BKM, masyarakat telah menyusun PJM Pronangkis secara partisipatif, sebagai prakarsa menanggulangi kemiskinan diwilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, BKM-BKM ini mulai menjalin kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok-kelompok peduli setempat.

Mempertimbangkan perkembangan positif tersebut, Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan PNPM, dengan P2KP sebagai salah satu motor penggerak. PNPM pada dasarnya merupakan Program Payung (umbrella policy) guna men-sinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk P2KP.

Untuk itu, pada tahap awal PNPM dilaksanakan dengan memperluas jangkauan cakupan wilayah program pemberdayaan masyarakat (khususnya P2KP), yang pada tahun 2006 baru mencapai 46% dari seluruh kecamatan di Indonesia. Harapannya, jumlah tersebut dapat ditingkatkan hingga menjangkau seluruh kecamatan Indonesia yang mencapai 5.263 kecamatan, pada akhir tahun 2009.